Ribuan Karyawan PT BA
Demo kantor DPRD Muara Enim
PALEMBANG
Ribuan pegawai PT Bukit Asam dan PT Bukit Kendi, yang tergabung dalam
Serikat Pekerja Pegawai Bukit Asam, Senin (29/03) kemarin melakukan demonstrasi.Mereka menuntut agar pemerintah daerah, mencabut surat penyegelan PT BBK, dan mendesak pemerintah pusat mengeluarkan izin resmi.
Massa yang berkisar 1700 orang karyawan PTBA dan PT Bukit kendi itu tumpah ruah memenuhi jalan utama di depan kantor DPRD Kabupaten
Muara Enim, Sumatera Selatan.
Para pekerja dan pegawai PT Bukit Asam itu, berteriak-teriak sambil meneriakkan yel, agar pemerintah bersikap bijaksana dalam kasus yang tengah melanda PT Bukit Kendi.
Mereka berkumpul di kantor PT BA Tanjung Enim sejak pukul 07.00 WIB,
dan dengan menggunakan sebanyak 27 bus karyawan dan 23 lainnya mobil
pribadi, konvoi menuju gedung DPRD Muara Enim. Sepanjang konvoi,
jalanan Muara enim dipadati oleh iring-iringan mobil tersebut.
Mereka membagikan selebaran, sambil membawa berbagai spanduk yang
bertuliskan, “PT BBK Bayar Pajak 1997-2009, Rp382 Miliar”, “Batalkan
Penutupan Tambang PT BBK”,Bapak Bupati, Operasikan kembali PT BBK”.
Mereka juga sengaja membawa soundsistem, hingga suara teriakan dan
orasi dari para demonstran lantang terdengar.
“Kalau Tambang Bukit Kendi di tutup, bagaimana nasib kami, nasib para
buruh PT Bukit Kendi. Bagaimana nasib anak-anak kami, dan percuma saja
kami bayar pajak untuk negara selama ini,”teriak salah seorang
demonstran Westi, dalam orasinya.
Seratusan petugas kepolisian dari Polres Muara enim, yang dibantu
seratusan aparat polisi Pamong Praja Muara Enim, menjaga dengan ketat
kantor DPRD Muara Enim tersebut. Peserta aksi sempat hendak menerobos
masuk ke halaman DPRD, bahkan mobil truck fuso yang membawa sound
system nyaris menabrakan pagar kantor wakil rakyat tersebut.
Selang lima belas menit kemudian, pimpinan DPRD Muara Enim
mempersilahkan para utusan demonstran untuk masuk dalam ruang rapat.
Sebanyak 15 orang perwakilan demonstran yang berasal dari Serikat
Pegawai PTBA, PT Bukit Kendi, dan anak perusahaannya.
Pihak demonstran, dipimpin oleh Ketua umum Pengurus Pusat Serikat Pegawai
Bukit Asam, Rakhmatullah, bersama pengurus cabang SP Bukit Kendi, dan
SP PT BA melaksanakan pertemuan dengan pihak pimpinan DPRD. Namun,
sesuai komitmen, mereka mendesak agar Bupati Muara Enim, Muzakir Sai
Sohar yang langsung menerima demonstran.
“Kami tidak akan pergi dari gedung ini sebelum bapak Bupati Muara
Enim, Muzakir Sai Sohar yang langsung bertemu dengan kami,”kata
Rakhmatullah.
Koordinator Aksi Rakhmatullah dalam penyataan sikapnya menyatakan,
para Serikat Pegawai Bukit Asam (SPBA) selaku Wakil Pegawai BUMN dengan jumlah 3.250 orang meminta Bupati Muara Enim, dan DPRD mendukung sepenuhnya PT Batu Bara Bukit kendi untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI, disertai surat dukungan yang berasal dari Bupati Muara Enim kepada Menteri Kehutanan RI untuk memberikan dispenasasi dibukanya kembali operasi penambangan Batu Bara Bukit Kendi.
Beberapa orang anggota DPRD kemudian menjemput Bupati. Selang
setengah jam kemudian, beberapa orang kepala dinas seperti Kepala
Dinas Kesehatana, Yan Riyadi, Asisten II Administrasi Abdul Nadjib,
serta beberapa pejabat kepala dinas lainnya muncul di DPRD Muara Enim.
Mereka menyampaikan salam dari Bupati, bahwa saat itu bupati sedang
terbaring di tempat tidur karena kurang sehat badan.
“Jadi saya menyampaikan pesan dari Bapak Bupati, bahwa dia sedang
terbaring sakit. Dan mohon maaf tidak bisa menemui,”ungkap
Nadjib.
Namun, para demonstran tetap bersikeras untuk bertemu dengan
Bupati. Akhirnya dua orang utusan demonstran yakni Rakhmatullah dan
sekretaris SP SPBA Julismi, bersama pejabat Pemkab Muara Enim menuju
ke rumah dinas Bupati Muara Enim.
Setengah jam kemudian, pimpinan DPRD bersama bupati Muara enim, yang
diwakili Abdul Nadjib menuju panggung demonstran. Ketua DPRD Muara
Enim, Thamrin Az membacakan pernyataannya, yang intinya mendukung dan
medesak pihak terkait untuk mengembalikan PT BBK agar kembali dapat
berpoperasi.
“Kami mendukung hal ini, dan kami akan mengawalnya. Bahkan, saya sudah
suruh staff DPRD untuk memberikansurat ke Menteri Kehutanan RI untuk
menyampaikan aspirasi ini,”tegas Thamrin.
Sementara Bupati Muara Enim, yang diwakili oleh Abdul Nadjib
membacakan surat pernyataan, yang isinya mendukung sepenuhnya agar PT
BBK mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Dan mendesak
pihak-pihak terkait untuk mendukung agar PT BBK mendapatkan izin
tersebut.
“Surat ini resmi dan ditandatangani langsung oleh Bupati Muara Enim,
Muzakir Sai Sohar. Beliau saat ini terbaring sakit, dan tidak bisa
menemui saudara sekalian,”kata dia.
Setelah masing-masing membacakan surat pernyataan tersebut, para
demonstran kemudian membubarkan diri.
Wakil Ketua DPRD Sumsel, Achmad Djauhari yang dihubungi terpisah mengatakan masalah yang terjadi di perusahaan ini tidak dapat dibiakan berlarut-larut. Djauhari yang ketua Partai Demokrat Sumsel itu menegaskan, pihaknya mengkhawatirkan akan terjadi keresahan bahkan huru-hara jika masalah ini tidak akan diselesaikan segera
Sebagai wakil rakyat di memihak kepada rakyat atau karyawan yang terkatung-katung masihnya atas permasalahan yang terjadi terutama di PT Bukit Kendi yang telah ditutup izinnya oleh Mabes Polri.(sir)
Ampera Musi 